Pengantar Ilmu Hukum


PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA

waktu pembentukan negara yang bersangkutan; (iii) The People of the State, yaitu rakyat negara yang bersangkutan; (iv) The Competence of the State as the Material Sphere of Validity of the National Legal Order, misalnyayang berkaitan dengan pengakuan internasional; (v) Conflict of Laws, pertentangan antartata hukum; (vi) The so-called Fundamental Rights and Duties of the States, soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia; dan (vii) The Power of the State, aspek-aspek mengenai kekuasaan negara.7
Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorgani­sasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau negara (state) sebagai a society politically organized.8

Negara sebagai body politic itu oleh ilmu negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek utama kajiannya. Sementara itu, ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu. Ilmu politik melihat negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan organisasi politik (political organization). Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial lebih memusatkan perhatian pada negara sebagai realitas politik. Seperti dikatakan oleh M.G. Clarke:
"... politics can only be understood through the behaviour of its participants and that this behaviour is determined by 'social forces': social, economic, racial factions, etc".9
Ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para parti-ipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi,



DISIPLIN ILMU HUKUM TATA NEGARA

kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Lebih lanjut, Clarke menyatakan bahwa legalisme itu bersifat redundant dalam studi ilmu politik, tetapi the rules of the constitution dan, lebih penting lagi, struktur-struktur institusional pemerintahan negara, bukanlah hal yang relevan untuk dipersoalkan dalam ilmu politik. Struktur kelembagaan negara itu, menurut Clarke, tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Oleh karena itu, perilakulah yang menjadi subjek utama dalam ilmu politik.10 Orang boleh menerima begitu saja pendapat Clarke ini dalam kerangka studi ilmu politik, tetapi di lingkungan negara-negara yang sedang berkembang, banyak studi ilmu sosial lainnyayang justru menunjukkan gejalayang sebaliknya, yaitu bahwa peranan institusi kenegaraan itu justru sangat signifikan pengaruhnya terhadap perilaku politik warga masyarakat.

Bagi disiplin ilmu politik, pendapat Clarke itu tidak aneh. Bahkan, Robert Dahl dalam bukunya Preface to Democratic Theory (1956) juga menyatakan bahwa bagi para ilmuwan sosial yang lebih penting adalah social not constitutional.11 Ilmu politik lebih mengutamakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat daripada norma-norma yang tertuang dalam konstitusi negara. Hal itu tentunya sangat berbeda dengan kecenderungan yang terdapat dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata negara (constitutional law). Dalam studi ilmu hukum tata negara (the study of the constitution atau constitutional law), yang lebih diutamakan justru adalah norma hukum konstitusi yang biasanya tertuang dalam naskah undang-undang dasar. Di situlah letak perbedaan mendasar antara ilmu Hukum Tata Negara dengan ilmu politik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lafadz ‘amm dan Khash

BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Perbincangan di seputar makna ayat al-Quran berkenaan dengan prinsip pemahaman sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat (asbâbun nuzûl), pada akhirnya memasuki wilayah perdebatan mengenai keberlakuan kaedah kebahasaan (qâ’idah lughawiyyah). Pertanyaannya: “apakah kaedah al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh berlaku untuk semua ayat tanpa ada pengecualian, sehingga kaedah al-‘ibrah bi khushûsh al-sabab sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), atau sebaliknya, kaedah al-‘ibrah bi khushûsh al-sabab justru harus didahulukan untuk diterapkan dalam memahami ayat (al-Quran), sehingga kaedah al’-ibrah bi ‘umûm al-lafzh sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), kapan pun dan di mana pun untuk siapa pun dalam konteks apa pun?” Atau, adakah kemungkinan keduanya masing-masing bisa dipakai dalam konteks yang berbeda untuk memahami ayat-ayat al-Quran secara sinergis? Bila sebuah ayat turun
Baca selengkapnya

kaedah ad-dharûrah yuzalu

BAB I PENDAHULUAN A.       LATAR BELAKANG Qawaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaidul fiqhiyah. Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat. B.       BATASAN MASALAH 1.       Apa Pengertian  dharûrah ? 2.    
Baca selengkapnya

Dzahir Dalalah dan Khafi Dalalah

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Al Qur’an adalah syari’at Islam yang bersifat menyeluruh, ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari’at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT dengan lafadz dan sekaligus maknanya, ia diturunkan dengan memakai bahasa Arab. Meskipun sebagian kecil kata-katanya tidak berasal dari bahasa Arab, tapi sudah dimasukkan dalam bahasa Arab. Karena tiap bahasa dipengaruhi oleh bahasa lain dan setiap kata dijelaskan oleh sesuatu yang dilihat dirasakan dan diketahui. Karena itu ulama ushul fiqih telah berupaya dengan mengikuti lebih dalam tentang lafadz yang ada di dalam al Qur’an dengan meniliti klasifikasi lafadz dan berbagai problematika pentakwilan makna. Dalam makalah ini penulis akan memaparkan secara gamblang tentang klasifkasi lafadz dari segi kejelasan makna dan problematika pentakwilan makna. B.      Rumusan Masalah 1.      
Baca selengkapnya