Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan              

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan ilmu Administrasi Pemerintahan {Public Administration), semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya. Namun demikian, apa sebenarnya yang diartikan orang sebagai negara tentulah tidak mudah untuk didefinisikan. Meskipun diakui merupakan istilah yang sulit didefinisikan, 0. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan negara atau state sebagai:
"An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order".l
Dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopold:
"No independent political society can be termed as state unless it professes to exercise both these functions; but no modern state of any importance contents itself with this narrow range of activity. As civilization becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for incresed attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided".2
Selanjutnya dikemukakan juga oleh ketiga sarjana Inggris tersebut:
uA fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these functions, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their functions and powers, their relations inter and between them and the private citizen, form a large part of the constitution of a state"?
Secara sederhana, oleh para sarjana sering diuraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap negara,4 yaitu: (i) a definite territory; (ii) population; (iii) a government; dan (iv) sovereignty. Namun demikian, untuk menguraikan pengertian negara dalam tataran yang lebih filosofis, dapat pula merujuk kepada pendapat Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State.5 yang menguraikan pandangannya tentang negara atau state a juristic entity dan state as a politically organized society atau state as power. Elemen negara menurut Kelsen mencakup: (i) The Territory of the State, seperti mengenai pembentukan dan pembubaran negara, serta mengenai pengakuan atas negara dan pemerintahan;6 (ii) Time Element of the State, yaitu
Pengakuan atas suatu negara meliputi persoalan recognition of a community as a state, pengakuan de facto atau de jure, pengakuan dengan kekuatan yang bersifat retroaktif, pengakuan melalui pencrimaan oleh organisasi PBB, pengakuan terhadap pemerintahan clan pengakuan uahadapinsurgent:s sebagai a belligerent power..

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

kaedah ad-dharûrah yuzalu

BAB I PENDAHULUAN A.       LATAR BELAKANG Qawaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaidul fiqhiyah. Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat. B.       BATASAN MASALAH 1.       Apa Pengertian  dharûrah ? 2.    
Baca selengkapnya

Lafadz ‘amm dan Khash

BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Perbincangan di seputar makna ayat al-Quran berkenaan dengan prinsip pemahaman sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat (asbâbun nuzûl), pada akhirnya memasuki wilayah perdebatan mengenai keberlakuan kaedah kebahasaan (qâ’idah lughawiyyah). Pertanyaannya: “apakah kaedah al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh berlaku untuk semua ayat tanpa ada pengecualian, sehingga kaedah al-‘ibrah bi khushûsh al-sabab sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), atau sebaliknya, kaedah al-‘ibrah bi khushûsh al-sabab justru harus didahulukan untuk diterapkan dalam memahami ayat (al-Quran), sehingga kaedah al’-ibrah bi ‘umûm al-lafzh sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), kapan pun dan di mana pun untuk siapa pun dalam konteks apa pun?” Atau, adakah kemungkinan keduanya masing-masing bisa dipakai dalam konteks yang berbeda untuk memahami ayat-ayat al-Quran secara sinergis? Bila sebuah ayat turun
Baca selengkapnya

Dzahir Dalalah dan Khafi Dalalah

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Al Qur’an adalah syari’at Islam yang bersifat menyeluruh, ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari’at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT dengan lafadz dan sekaligus maknanya, ia diturunkan dengan memakai bahasa Arab. Meskipun sebagian kecil kata-katanya tidak berasal dari bahasa Arab, tapi sudah dimasukkan dalam bahasa Arab. Karena tiap bahasa dipengaruhi oleh bahasa lain dan setiap kata dijelaskan oleh sesuatu yang dilihat dirasakan dan diketahui. Karena itu ulama ushul fiqih telah berupaya dengan mengikuti lebih dalam tentang lafadz yang ada di dalam al Qur’an dengan meniliti klasifikasi lafadz dan berbagai problematika pentakwilan makna. Dalam makalah ini penulis akan memaparkan secara gamblang tentang klasifkasi lafadz dari segi kejelasan makna dan problematika pentakwilan makna. B.      Rumusan Masalah 1.      
Baca selengkapnya